KARAKTER PRODUK HUKUM ORDE REFORMASI TINJAUAN TERHADAP UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang sejarah manusia. Konsep negara berkembang dari mulai bentuknya yang sederhana sampai ke yang paling kompleks dijaman yang sekarang.
Mengenai pemerintahannya ada yang bersifat otoriter dan ada juga yang demokrasi. Pemerintahan yang bersifat otoriter selalu bertindak represif dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Tetapi pemerintahan yang demokratis sangat menjunjung nilai-nilai hak asazi masyarakat. Perubahan penting ketika berbicara tentang demokrasi pada level nasional dalam kebangsaan berskala modern adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah biasanya dijalankan tidak secara langsung dengan warganya tetapi tidak secara langsung dengan perwakilan dengan siapa mereka memilih berdasarkan basis yang sama dan bebas.
Roberth Dahl menyatakan bahwa demokrasi responsive secara relatif dapat eksis hanya jika sedikitnya delapan jaminan institusi ada:
1. Kebebasan untuk membentuk dan menggabungkan organisasi-organisasi;
2. Kebebasan berekspresi
3. Hak suara
4. Kelayakan kantor publik
5. Hak pemimpin politik untuk bersaing demi dukungan dan suara
6. Sumber-sumber alternatif informasi
7. Pemilihan yang bebas dan jujur
8. Insitutusi-institusi membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan ekspresi-ekspresi pilihan.
Sistem pemerintahan di Indonesia pada jaman Orde Baru adalah sentralistik. Tetapi ketika terjadi reformasi maka ada banyak tuntutan-tuntutan untuk diadakannya perubahan terhadap system pemerintahan. Salah satu hasil dari pada reformasi dilakukanya amandemen terhadap UUD 1945.
UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 18 menyatakan bahwa :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 diatas maka dibentuklah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian mendapat revisi lagi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.
Setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh system politik. Karena hukum dibuat oleh lembaga politik. Dalam proses pembuatan suatu undang-undang selalui di pengaruhi oleh banyak kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu.
Secara teoritis hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan dalam tiga model hubungan. Pertama, sebagai das Sollen hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk kepada aturan hukum. Kedua, sebagai das sein politik determinan atas hukum karena pada faktanya hukum merupakan produk politik sehingga sejalan dengan lemahnya dasar etik dan moral, pembuatan dan penegakkan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial, dan bersifat jangka pendek.
Berdasarkan asumsi bahwa hukum adalah produk politik maka tampaklah didepan kita bahwa ketika politik berubah maka hukum pun berubah. Perubahan itu akan sejalan dengan perubahan sistem politiknya
Senada dengan itu Satya Arinanto juga menyatakan bahwa : Jika konfigurasi politik demokratis maka akan melahirkan karakter hukum yang responsif. Konfigurasi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum
Begitupun jika konfigurasi politik otoriter akan melahirkan karakter hukum yang konservatif atau ortodoks. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.
Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik.
Dalam mengidentifikasi apakah suatu konfigurasi politik demokratis atau otoriter, maka indikator-indikator yang dipergunakan adalah peranan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum resfonsif atau ortodoks, maka indikator indikatornya yang dipergunakan adalah proses pembuatannya sifat dan fungsinya dan kemungkinan penafsirannya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat judul makalah ini adalah : Karakter Produk Hukum Orde Reformasi : suatu tinjauan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Rumusan Masalah
Agar pembahasan dalam makalah ini lebih fokus maka penulis merumuskan masalahnya yaitu : bagaimanakah karakter Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

PEMBAHASAN

A. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi secara harfiah diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak untuk mengatur sendiri (the power or right of self-government). Sedangkan pengertian daerah merujuk kepada suatu wilayah (area). Dengan demikian pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan atau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri. Dalam arti yang lebih luas, pengertian kewenangan mencakup kewenangan ekonomi, politik, perimbangan keuangan, termasuk sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan daya dukung sumber daya alam dan manusia di wilayah tersebut.

B. Tujuan Otonomi Daerah
Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.
Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan menyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.
” Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artin seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta , prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonimi bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Disamping pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam rangka membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, maka negara dalam hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidp dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
Ada 4 tujuan desentralisasi yaitu:
1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan ditingkal lokal
2. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal.
3. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tanganya sendiri
4. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.
Menurut Jimmly Assidikin ada beberapa tujuan yang biasa dinisbatkan dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi tersebut, yaitu:
1. Dari segi hakekatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan ( concentration of power ) dan pemusatan kekuasaan ( centralised of power ) yang dapat menimbulkan tirani
2. Dari sudut politik, desentraliasi merupakan wahana pendemokratisasian kegiatan pemerintahan;
3. Dari segi teknik organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif;
4. Dari segi sosial, desentraliasi dapat membuka partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab karena proses pengambilan keputusan karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah.
5. Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat didaerah, sehingga keaneka ragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya.
6. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan didaerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah.

B. Politik Hukum Otonomi Daerah
Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek , yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek.
Pengertian politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seyogiyanya berlaku dan dikembangkan di negara/daerah.
Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap, antara lain:
1. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia.
2. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945
3. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka negara kesatuan
4. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
5. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;
6. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat
7. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum.

Ada beberapa dasar politik hukum otonomi daerah antara lain:
1. Dasar permusyawaratan/perwakilan. Sebagai implementasi paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan (politik). Pembentukan pemerintah daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk lebih besar berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Dasar kesejahteraan sosial. Dasar ini bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintah daerah yaitu pelayanan. Pusat lebih suka menunjuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mendapat bantuan dari pusat, semangatnya harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat;
3. Dasar kebhinekaan. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 : “… memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”; dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa….”

C. Karakter Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Perubahan sistem politik suatu negara akan mempengaruhi sistem hukum. Perubahan sistem politik akan membuat hukum mengalami perubahan oleh karena hukum dibuat oleh lembaga politik. Dan setiap produk politik akan selalu terpengaruh oleh berbagai kepentingan kelompok. Untuk mengetahui suatu karakter dari pada hukum maka kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan hukum tersebut. Di negara yang pemimpinnya otoriter tentu segala peraturan hukum yang dibuat berdasarkan kemauan penguasa. Tetapi dinegara yang demokratis setiap produk hukum akan lebih bersifat responsif dan progresif oleh karena negara demokratis memberikan ruang yang besar bagi kalangan pers dan ahli-ahli hukum, kelompok masyarakat untuk berperan serta didalam melakukan pembangunan hukum.
Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan pastisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.
Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan orde baru. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum orde baru berkuasa, secara perlahan dilumpuhkan dibawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi orde baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat.
Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.
Implementasi kebijakan otonomi secara efektif dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, memberikan proses pembelajaran berharga, terutama esensinya dalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui dorongan pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan masyarakatnya) menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsepsional adalah: pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unity), kemandirian lokal, pengembangan kapasitas daerah (capacity building)
Selama sepuluh tahun pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 sekarang UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah telah menjadi kebutuhan politik yang penting untuk memajukan kehidupan demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen dari segi perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa dan keadilan. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi , namun sebagai upaya membangun prakarsa ditengah-tengah surutnya kemauan baik (good will) penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi jalan alternative bagi tumbuhnya harapan bagi kemajuan daerah.
Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan kelautan, jalan, UMKMK, Perda yang counter productive, dsb.
Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup, serta penerapan good goverrurnce dengan strategi sebagai berikut :
• Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
• Mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.
• Mendorong terciptanya keselarasan dan keserasian pembangunan daerah.
• Mendorong dan memfasilitasi pengembangan/pendayagunaan potensi daerah.
• Mengembangkan fasilitasi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.
• Mengembangkan iklim yang kondusif bagi penembangan investasi dan usaha daerah.
• Mengembangkan SDM aparatur pengelola pembangunan daerah yang
profesional dalam pelayanan pembangunan di daerah.

KESIMPULAN

Dari semua uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22/1999 sekarang UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah produk hukum pemerintahan yang demokratis dan responsif. Dikatakan responsif karena menjawab tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh masyarakat. Tuntutan tersebut tercermin pada tujuan dibuatnya undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut yaitu Pertama. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan ditingkal local. Kedua. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal. Ketiga, Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tanganya sendiri. Keempat, Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Kelima, mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani, Keenam, Menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2006
Arianto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.
Politik Hukum 1, 2 dan 3. Jakarta : Universitas Indonesia
Herawan Sauni, Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fak. Hukum UNIB.
Mahfud MD. Moh. Materi Hukum, Moral dan Politik Makalah : Studium Generale untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, 23 Agustus 2008.
Sri Soemantri, “ Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No 4, September-November 2001.
Sunarno, H. Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
Yuswanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum Otonomi Daerah pada Program Pascah Sarjana Universitas Lampung. Hal 17
IDSPS Rights & Democracy, Buletin : sepuluh serial penjelasan singkat dibidang reformasi sector keamanan bagi masyarakat sipil. 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: