MAKALAH

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:

SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh : Martin Luther Manao, SH, MH, MM

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari sudut bahasa saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 665 bahasa daerah. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural, terdiri lebih dari 17.000 ribu pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis. Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (the cross road), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, bahkan juga terdapat masyarakat yang menganut kepercayaan adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas. Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang “berpikir”, “bekerja”, dan “berpengharapan”. Sebagai makhluk yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang “masa kini” dan “masa depan”. Maka manusia selalu melakukan perubahan secara kreatif dan berbeda-beda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (freedom of will and choice).[1]

Kebhinnekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan. Bahkan kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika tidak ada mampu mengkamodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama, mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya.

Oleh karena itu gagasan negara bangsa (nation state) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Konsep “negara bangsa” adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. Salah satu tujuan nasional adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Kata “segenap” menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain, yang semuanya harus dilindungi.

Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan founding father, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945. Setua persoalan ini muncul, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang.

Semula, rancangan awal pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKI berbunyi: “Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lantas diubah lewat keputusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-Islam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi Indonesia hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah empat kali mengalami amandemen: 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mendukung kebebasan beragama melalui TAP MPR tahun 1998 No. XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagai tertera pada pasal 13: “Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Ketentuan ini sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam UUD 1945.

Selanjutnya hak beragama ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable) sebagaimana  dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998, bab X mengenai Perlindungan dan Pemajuan HAM, pasal 37: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikirangi dalam keadaan apapun (non-derogable).”

Di dalam UUD 1945 Hasil amandemen ke empat Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pada  Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya memang Hak Azasi Manusia diatur didalam undang-undang dasar. Karena dengan pengaturan tersebut maka hak asasi manusia diberikan dasar hukum dan dengan dasar hukum tersebut ada jaminan hukum atas perlindungan terhadap hak asasi manusia.  Walaupun pada dasarnya hak asasi manusia sudah diatur didalam konstitusi namun, dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, antara apa yang diatur di dalam undang-undang dan pelaksanaanya dilapangan masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan. Pengekangan terhadap kebebasan beragama, pembatasan-pembatasan tertentu untuk beribadah malah dilegitimasi melalui perundang-undangan seperti peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dimana didalam beberapa syarat menurut hemat penulis terdapat banyak malah pengekangan dan pembatasan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah, misalnya seperti persyaratan izin lingkungan dimana dipersyaratkan harus sembilan puluh daftar nama pengguna rumah ibadah dan 60 orang yang memberi dukungan dari masyarakat yang disahkan oleh lurah/kepala desa.  Masyarakat yang intoleran cenderung menggunakan alasan yuridis ini untuk mencegah umat beragama lain didalam mendirikan rumah ibadah.  Pembatasan-pembatasan lain adalah munculnya peraturan daerah yang bernuansa syariat islam yang membatasi bhakan melarang umat beragama  lain untuk membangun rumah ibadah. Terhadap hal ini pemerintah pusat pun belum mengambil langkah-langkah hukum atas perda-perda yang secara hierarkis yuridis bertentangan dengan undang-undang dasar. Pembiaran-pembiaran pemerintah terhadap peraturan daerah yang bertentangan terhadap undang-undang dasar merupakan sikap tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Karena uraian diatas merupakan salah satu problem hukum yang aktual dan masih belum ada solusi, maka penulis tertarik untuk menelitinya sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang persoalan tersebut diatas.  Untuk itu penulis memberikan judul makalah ini yaitu: “Hak Asasi Manusia : Sebuah Kajian Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia”

Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan didalam latar belakang dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada serta analisa yang akan dilakukan lebih terarah maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

  1. Bagaimanakah Perspektif Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia?
  2. Bagaimana Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia
  3. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Kebebasan Beragama di Indonesia?
  4. Bagaimanakah Peranan Negara didalam Melindungi Kebebasan Beragama di Indonesia.
  1. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum terhadap hak asasi manusia?
  2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat kebebasan beragama di Indonesia
  3. Untuk mengetahui bagaimana peranan negara didalam melindungi kebebasan beragama di Indonesia

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

  1. Untuk memberikan masukan atas permasalahan dan hambatan kebebasan beragama di Indonesia
  2. Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.
  1. C. Metode Penelitian

Didalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu dengan pengumpulan data-data yang ada melalui penelusuran bahan pustaka, pengambilan data melalui hasil-hasil seminar dan pengamatan terhadap  kebebasan beragama di Indonesia. Sedangkan penelitian normatif yang penulis maksudkan yaitu pendekatan bersifat yuridis normatif melalui penggunaan bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan yang ada

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Kebebasan Beragama

Istilah hak asasi manusia ( HAM ) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah natural rights ( hak-hak alam ) karena konsep hukum alam-yang berkaitan dengan istilah natural rights menjadi suatu kontroversi, dan frasa the rights of man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita[2]

Dalam perspektif hak asasi manusia, memeluk suatu agama adalah kebebasan yang tak boleh direnggut, bukan saja dalam keadaan damai, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Kebebasan beragama dan berkeyakinan tergolong sebagai kebebasan dasar bagi setiap manusia. Itulah sebabnya, hak atas kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan (non-derogable) oleh Negara dalam keadaan apapun. Jaminan konstitusi dan Undang-undang terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah sangat meyakinkan.

Hak asasi manusia ( HAM ) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia ( human right ) begitu saja-adalah hak-hak yang ( seharusnya ) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat manusia dan kodrat kelahiran manusia itu sendiri sebagai manusia.[3]

Hak Asasi Manusia ( HAM ) menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung inggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [4] Selanjutnya pada pasal yang kedua di jelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.[5]

Kewajiban menghormati hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan UUD1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai denguai dengan agama dan kepercayaanya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajara.[6]

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, MPR dengan Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada sleuruh masyarakat, serta segera  meratifikasi berbagai instrument perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.[7]

Atas amanat perintah konstitusi dan amanat Ketetapan MPR di atas, pada tanggal 23 september 1999 diberlakukanlah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 ) Nomor 165 ). Didalam UU mengatur mengenai HAM yang berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang Hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur HAM. [8]

Pasca Perubahan UUD 1945, jaminan terhadap kebhinnekaan semakin jelas dan kuat, baik berupa hak individu, hak kolektif, maupun terhadap satuan pemerintahan. Ketentuan UUD 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2). Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani­nya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sedangkan Pasal 29 Ayat (2) juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat me­nurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Khusus untuk kemerdekaan beragama dan beribadat, adalah jaminan terhadap kebhinnekaan dalam hal bergama. Hal itu ditegaskan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Di samping jaminan kebhinnekaan berupa hak individu, UUD 1945 juga memberikan jaminan terhadap hak kolektif baik sebagai suatu komunitas masyarakat maupun sebagai satuan pemerintahan. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945). Sedangkan pengakuan terhadap kebhinnekaan satuan pemerintahan dijamin dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kekhususan dan keistimewaan tersebut terkait dengan struktur dan sistem pemerintahan serta masyarakatnya yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi geografis, maupun ajaran agama tertentu.

Selain itu juga, didalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dilihat dari beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hak asasi manusia yaitu:

  1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis
  2. HAM Berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa
  3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

B. Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia?

Beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan dan dilindungi oleh Negara melalui aparaturnya. Dalam menjalankan tugasnya, Negara harus kuat dan tegas menegakkan dan menjamin HAM. Agama dan HAM merupakan bagian-bagian yang saling mendukung dan menguatkan dalam suatu negara demokrasi.

Kebebasan Beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, merupakan suatu kejahatan besar apabila ada upaya dan tindakan yang dilakukan sekelompok ataupun perorangan yang bertujuan untuk mengekang serta memasung kebebasan setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan dengan cara kekerasan atau apa pun bentuknya.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering ditafsirkan secara minimal sebagai kebebasan menjalankan ibadah dan memeluk suatu keyakinan keagamaan. Pembelaan atasnya juga cenderung terbatas pada perlindungan politico-legal terhadap hak sipil beragama dan berkeyakinan itu. [9] Gagasan bahwa di belakang religious freedom pada dasarnya juga adalah liberty of soul masih belum banyak dikembangkan. Dengan liberty of soul, keyakinan yang bersifat meta-agama sebenarnya juga mendapat tempat untuk dilindungi dan dikembangkan[10]

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan social, yang  disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status social lanilla. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertical ( dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya ) maupun horizontal ( antar warga negara sendiri ) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat ( gross violation of human right )[11]

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah danbudaya dunia, termasuk indonesia. Karena itu, antara manusia dan kemanusiaa seluruh dunia sama dan satu. Perbedaan budaya yang beragama diseleuruh dunia hendaknya dipandang sama dan satu.  Perbedaan budaya yang beragam diseluruh dunia hendaknya dipandang sebagai keragaman bungan indah ditaman firdaus. Justru disinilah indahnya sebuah keragaman. Kredo. Bhineka Tunggal Ika”  merupakan kristaliasi dan pengakuan akan hal ini.[12]

Kebebasan beragama merupakan hak azasi dan hak konstitusional setiap individu. Hak konstitusional karena diatur secara mendasar didalam Undang-Undang Dasar Negara. Dan sesuai dengan sifatnya yang konstitusional maka tidak boleh dilanggar dan dikurangi oleh apapun. Setiap hal yang menghambat dan melanggarnya harus bisa di batalkan melalui keputusan-keputusan hukum.

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakkan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiaya, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, bhakan penyerangan terhadap pemuka agama beserta keluargannya.  Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan atau menghilangkan nyawa.[13]

Kondisi kebebasan beragama di Indonesia masih diwarnai oleh kekerasan secara fisik seperti pengrusakan tempat ibadah, penyegelan serta pembatalan atas pembangunan rumah ibadah. Beberapa kasus yang hingga saat ini masih hangat terjadi dan ramai diperdebatkan antara lain adalah kasus penutupan dan pengerusakan terhadap gereja serta kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya untuk mencari jalan keluar dan penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali dihadapkan dengan banyaknya benturan dan hambatan dari berbagai sisi. Situasi tersebut bahkan diperparah dengan minimnya ketegasan sikap negara dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak kelompok minoritas, khususnya terkait dengan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, utamanya hak warga negaranya justru melalaikan serta mangkir dari kewajibannya. Acapkali terlihat adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi. Bahkan lebih parahnya lagi dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi aparat negara justru terindentifikasi sebagai salah satu pihak yang terlibat melakukan kekerasan tersebut,

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah adalah korban kekerasan keagamaan terbesar di Indonesia tahun 2008. Berdasarkan sumber sekunder berbagai media massa dan sumbersumber lain setidaknya terdapat 20 peristiwa kekerasan yang bisa dicatat sepanjang tahun 2008 terhadap tempat ibadah dan aset yang menjadi korban kekerasan (lihat tabel 3). Kekerasan yang senyatanya terjadi mungkin bisa lebih dari jumlah itu. Dari 20 peristiwa kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah yang kami catat bisa dibagi ke dalam 4 kategori: (a) pengrusakan terhadap masjid atau musholla sebanyak 5 kasus; (b) pengrusakan terhadap aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus; (c) penyegelan terhadap masjid atau musholla 11 kasus; dan (d) penyegelan terhadap aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus.[14]

Tabel 1

Kekerasan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah ( dari berbagai sumber )

Waktu ( 2008 ) Tempat Keterangan
5 Maret Jl. Nagarawangi No. 71, Kota Tasik Malaya, Jabar Sekelompok orang berpeci putih melemparkan batu ke balai pertamuan aset JAI. Akibatnya 12 kaca jendela dan 1 set pintu kaca pecah
27 April Parakan Salak RT 02 RW 02 Sukabumi, Jabar Massa membakar masjid al-Furqon dan madrasah milik JAI
30 April Ciaruteun Udik, Cibungbulang Bogor Puluhan warga membongkar masjid Ahmadiyah, Pembongkaran ini disaksikan oleh aparat dari Polres Bogor
13 Juni Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor Ribuan masa dan 14 organisasi Islam menyegel sekretariat JAI
18 Juni Desa Sukadana dan Desa Penyairan, Campaka, Cianjur Jabar Sekitar 100 masa menyegel masjid milik Ahmadiyah
20 Juni Jl. Anuang No. 112. Makasar Sulawesi Selatan FPI Sulawesi Selatan menyegel masjid an-Nusrat dan sekretariat PW Ahmadiyah Sulsel
20 Juni Jl. Dr. Muwardi, Cianjur, Jawa Barat Ratusan masa menyegel masjid al-Ghofur milik Ahmadiyah
8 Agustus Kebon Muncang dan Kebon Kelapa, Parakansalak, Sukabumi Warga merusak masjid Baiturrahman dan Musola Baitud Do’a milik Ahmadiyah
19 Agustus Jl. Raya Bukit Indah Ciputat Tangerang Banten Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Masyrakat Muslim Ciputat menyegel masjid Baitul Qoyyum
5 Oktober Tanjung Medan, Pujud, Rokan Hilir Riau Masjid Mahotodi hancurkan

Peristiwa kekerasan keagaaman di luar kasus Amadiyah juga masih terjadi di mana-mana. Sebagian besar konflik yang terjadi berbasiskan identitas keagamaan atau perbedaan pandangan praktik keagamaan sebagaimana tergambar pada tabel 2,

Tabel 2

Kekerasan berbasiskan Identitas keagamaan dan perbedaan pandangan/praktik

Peristiwa Waktu( 2008 ) Tempat Keterangan
Penyerangan terhadap kelompok Satarian Sahid 22 Jan Kelurahan Bagan, Deli, Medan
  • 2 Orang kritis, puluhan luka-luka
  • Kelompok penyerang berupaya  menghancurkan tempat pengajian Satarian Sahid
  • Argumen penganut Satarian Sahid : meneruskan ajaran Syekh Abdurrahman Singkil, Seorang penyebar agama Islam di masa lalu
  • Argumen penyerang: ajaran Satarian Sahid melenceng dari ajaran Islam
  • Akhirnya camat Medan Belawan membekukan kegiatan Satarian Sahid untuk sementara waktu.
Penyerangan terhadap fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa di Lombok Timur 7 Maret Desa Karleko, Labuhan Haji, Lombok Timur NTB
  • Sekelompok orang menyerang dan merusak fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa,
  • Pihak pesantren Darusy Syifa tidak bisa mengidentifikasikan siapa peyerang tersebut.
  • Pihak pesantren Darusy Syifa merasa tida memiliki musuh dan masalah dengan lingkungan disekitarnya
  • Kasus ini telah dilaporkan ke Komnas HAM
Bentrokan antara pengikut Majelis Mujahidin Indonesia ( MMI) dan umat Muslim di Lombok Timur 14-15 Maret Dusun Tereng, Korleko Labuhan Haji Lombok Timur NTB
  • 1 orang luka parah dibagian kepala, beberapa korban luka-luka ringan dan dua rumah terkena lemparan batu.
  • Konflik dipicu perbedaan tata cara penyelenggaraan sholat Jum’at. Pengikut MMI menggunakan satu kali adzan ddan warga Muslim lainnya da kali adzan sebagaimana tradisi yang telah lama dipraktikan
  • Polisi menahan 3 orang MMI
Bentrokan antara anggota laskar umat islam  ( LUI ) dan warga di Solo 17 Maret Joyosuran, Semanggi Pasar Kliwon Solo
  • 2 Orang meninggal dunia dan 1 orang luka parah
  • Belasan pemuda meminum minuman keras sekitar 100 anggota LUI menyerangnya. Beberapa pemuda meminta bantuan warga lainnya dan bentrokan semakin sengit sampai jatuh korban
  • Poltabes Solo menetapkan 7 tersangka dalam bentrokan tersebut
Pengusiran warga terhadap toko aliran Salafi di Lombok Barat 12 Mei Dusun Mesanggok, Gapuk, Geruk, Lombok Barat
  • Atap 2 rumah tokoh salafi rusak ringan
  • Dakwah kelompok Salafi disinyalir warga sering mendiskriditkan paham keislaman warga dengan menganggapnya bi’dah dan sesat
  • Puluhan warga mendatangi dan melempari rumah H. Mukti, tempat pengajian kelompok salafi
  • Polisi mengevakuasi H. Musfihad dan 26 pengikutnya saat terjadi peristiwa di atas
  • Hasl musyawarah yang juga didatangi oleh Kadus Mesanggok, Kades Gapuk, Kapolsek, Kakandepag dan Ketua MUI lobar memutuskan warga mengusir H. Musfihad dan H. Mukti pindah dari kampung mereka
Penyerangan terhadap aksi AKKBB di Monas 1 Juni Monumen Nasional ( Monas ) Jakarta
  • Tak kurang dari 70 orang dari AKKBB terluka
  • Masa dari Komando Laskar Islam ( KLI ) yang terdiri dari Front Pembela Islam ( FPI ) dan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) menyerang kelompok Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ( AKKBB ) yang sedang memperingati hari kelahiran Pancasila
  • KLI menuduh AKKBB membela Ahmadiyah
  • Polisi menangkap 59 Aktivis KLI, menjadikan 8 orang diantaranya tersangka dan memvonis Rizieg Shihab dan Munarman 1,5 penjara

Kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama tidak hanya karena perbedaan pemahaman praktek keagamaan melainkan karena perbedaan antar agama. Penutupan, penyegelan dan pengrusakan rumah ibadah sering dilakukan oleh kelompok masyarakat tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Selain itu kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tetapi juga oleh pemerintah dalam hal ini Lurah, Camat dan Walikota.

Tabel 3

Konflik di seputar keberadaan rumah ibadah ( dari berbagai sumber )

Peristiwa Waktu Tempat Keterangan
Pengrusakan kompleks Pura Sengkareng di Lombok Barat 16 Januari Desa Kreu, Narmada Lombok barat, NTB
  • Beberapa patung dan tembok pura rusak
  • Disinyalir terkait dengan proses renovasi Pura.
  • Sekitar seratus massa dari luar kampung menyerang.
  • Parisada Hindu Dharma Indonesia ( PHDI ) telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM
Pembekuan IMB GKI Bogor 14 Februari Bogor, Jawa Barat
  • GKI Bogor telah puluhan tahun membeli tana dan memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut.
  • GKI Bogor mendapatkan IMB untuk pembangunan gereja
  • Tahun 2008 Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengeluarkan surat yang isinya pembekuan terhadap IMB GKI Bogor. Alasan tidak jelas, tetapi yang tertulis didalam surat pembekuan tersebut hanya berisi peninjauan ulang terhadap IMB surat-surat yang lau dan pembekuan hak guna dan IMB
  • PGI Bogor telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM
Pelarangan renovasi GpdI di Lampung Selatan 4 Maret Dusun III, Sidomulyo Lampung Selatan Bandar Lampung
  • Gereja Pantekosata di dusun III melakukan renovasi
  • Datang beberapa orang melarang dan menghalang-halangi usaha renovasi gereja tersebut
  • Gereja Pantekosta telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM
Pembubara misa Paskah di Gereja Santo Johanes Baptista, Parung 22 Maret Kampung Tulang Kunig Waru Induk, Parung, Bogor, Jawa Barat
  • Ratusan remaja yang menamakan diri Forum Komunikasi Remaja Muslim ” Jamiul Fata” ( FKRM JF ) Desa Waru Induk, Parung mendatangi tempat ibadah Gereja Santo Joannes Baptista dan mengggagalkan penyelenggaraan misa Paskah.
  • Umat katolik setempat sebelumnya menyelenggarakan rangkaian peringatan paskah ( Minggu Palma, Kamis Putih dan Jum’at Agung ) sejak tangal 16 Maret 2008 dengan aman.
  • Sejak 1992 umat Katolik memakai tenda di lapangan terbuka milik Felix Juhari untuk kegiatan rohanian. Tahun 1993 umat Katolik membeli tanah seluas 7500 M2 yang rencananya untuk didirikan gereja disitu
  • Pada 1 Februari 2007 umat Katolik mengajukan ijin pendirian gereja ke Bupati Bogor. Sampai sekarang belum ada jawaban tentang ijin itu dari Bupati
  • Sejak 16 Maret 2008 umat Katolik memasang tenda di tanah yang telah dibeli tersebut untuk kegiatan keagamaan yang kemudian dibongkar setelah demo FKRM tanggal 22 Maret 2008
Ancaman Penutupan Gereja HKBP Binjai Baru Sumatera Utara 1 Mei 2008 Binjai Baru Sumatera Utara
  • Gereja diancam ditutup oleh kelompok masyarakat tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Penutupan Gereja GPdI Pekanbaaru 30 Mei Pekanbaru
  • Gereja ditutup secara paksa oleh warga tanpa alasan yang jelas
Pembongkaran Gereja HKBP, Gekindo dan GPDI oleh petugas Trantib di Bekasi 14 Juni Jati Mulya Tambun Selata, Bekasi Jawa Barat
  • Warga jemaat HKBP, Gereja Keesaan Indonesia, ( GEKINDO ), Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI ) menggunakan sebuah rumah tinggal menjadi tempat ibadah.
  • Pada tahun 1993 Bupati Bekasi mengeluarkan surat penolakan ijin pembangunan gereja kelompok Protestan tersebut.
  • Tahun 2005 Bupati Bekasi mengeluarkan surat keputusan mengenai larangan beribadah di rumah tinggal
  • Tahun 2005 warga ada yang menyegel tempat ibadah di atas
  • Camat Tambun Selatan berargumen aparat telah menjalankan peraturan
  • Tim pembela kebebasan beragam berargumen pembongkaran it menyalahi kesepakatan yang ada.
Pengrusakan Gereja di Nabire 30 Juni Nabire, Papua
  • Sebelumnnya ada konflik antara jemaat gereja Solograsia dan jemaat gereja Injili
  • Gereja Injili mengirim seorang pendeta ke jemaat gereja Solograsia sebagai usaha penyatuan gereja Kristen
  • Jemaat gereja Solograsia menolak keberadaan pendeta bersangkutan
  • Akibat penolakan itu sang pendeta dan pengikutnya mendatangi gereja dan merusak fasilitas-fasilitas gereja
  • Kasus ini telah dilaporkan ke Komnas HAM
Pembongkaran tempat ibadah jemaat gereja Anglikan Indonesia 20 Juni Jl. Kebun Jeruk, Kelurahan Cibuereum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi
  • Satpol PP dan Polisi Kota Cimahi membongkar rumah Pdt. Raman Saragih dengan alat berat ( back hoe ). Pdt. Saragih sempat melakukan perlawanan yang mengakibatkan luka di kepalanya karena pukulan
  • Rumah itu selama ini berfungsi sebagai tempat ibadah jemaat gereja Anglika Indonesia
  • Pemkot Cimahi berargumen bangunan tersebut tidak memiliki ijin dan berdiri diatas tanah milik orang lain yang telah dibeli oleh Pemkot Cimahi
  • Pemkot berencana membangun proyek Pasar Raya Cibeureum dan sub terminal di tanah tersebut dan sekitarnya
  • Setelah peristiwa ini 6 orang pendeta berdialog dengan Walikota Cimahi dan menemukan kesepakatan bahwa Walikota akan mencarikan solusi tempat ibadah GAI
Konflik jemaat gereja HKBP Resort Bandung Riau dengan HKBP Resort Bandung 8 Juli Hotel Bumi Asih Jaya Bandung Jawa Barat
  • Sebelum peristiwa ini dua kelompok Protestan yang berbeda, HKBP Resort Bandung Riau dengan HKBP Resort Bandung melebur atau menggunakan Gereja HKBP yang sama di Jl. LL RE Martadinata Bandung.
  • Pada Oktober 2007 jemaat HKBP Resort Bandung Riau dihapus oleh pimpinan jemaat HKBP melalui sebuah SK Ephorus. Sejak saat itu mereka kesulitan mendapatkan tempat untuk beribadah
  • Sekitar 300 jemaat HKBP Resort Bandung melakukan demo bersamaan acara musyawarah Majelis Resort Pendeta se-Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY tanggal 8 Juli 2008. Mereka menuntut pengakuan dan dimasukkan kembali dalam struktur jemaat HKBP serta bisa beribadah kembali di gereja semula
Penolakan sebagian warga atas pembangunan gereja Barnabas 13 Agustus Jl. Moh. Toha Pondok Cabe Pamulang
  • Pada tanggal 13 Agustus 2008 rencananya akan diadakan proses peletakan batu pertama pembangunan Gereja Barnabas di Pondok Cabe, Pamulang di area tanah seluas 4000 M2
  • Sebelumnya, tiap akhir pekan biasa diadakan misa bersama diatas tanah tersebut
  • Rencana pendirian gereja telah mendapatkan ijin dari Bupati Tangerang
  • Puluhan umat muslim melakukan unjuk rasa menuntut Pemda Tangerang dan umat kristen membatalkan rencana pembangunan Gereja Barnabas
  • Untuk menghindari konflik fisik, rencana peletakkan batu pertama tidak jadi dilakukan pada hari itu
Penghentian kegiatan ibadah gereja Pantekosta di Indonesia, Pondok Rangon 17 Agustus Pondok Rangon, Jakarta Timur
  • Seorang pendeta GpdI dan 20 jemaatnya mengadakan ibadah untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI di rumahnya
  • Lurah dan warga di lingkungan sekitar meminta paksa penghentian ibadah tersebut.
Penghentian pembangunan Gereja HKBP Cinere 11 September Cinere, Depok, Jawa Barat
  • Camat bersama warga meminta pembangunan gereja HKBP di cinere dihentikan
Penghentian kegiatan ibadah di Gereja Bethel Indonesia ( GBI ) Jakarta Utara 12 September Jl. Plumpang Semper, Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara
  • Sebagian warga mengirimkan surat ke aparat setempat tanggal 7 september 2008 menyatakan keberatan atas keberadaan kegiatan ibadah GBI di lingkungannya
  • Seorang pendeta di gereja tersebut dipaksa menandatangani surat pernyataan bersama untuk menghentikan kegiatan ibadah
  • Surat pernyataan ditanda tangani di kantor Lurah Rawabadak
Penutupan Gereja GEKARI BengkuluOleh Kelompok Masyarakat 13 Januari 2008 Jl. Hibrida Raya Lingkar Timur Bengkulu
  • Gereja sudah berdiri sejak 1990
  • Pengurus Gereja sudah mengantongi ijin dari Pemerintah tetapi pada saat membangun gedung gereja warga ramai-ramai menolak pembangunan tersebut.
  • Pemerintah Kota Bengkulu memberikan tempat ibadah di salah satu gedung milik pemerintah tapi pada saat ibadah tiba-tiba warga setempat melakukan demonstrasi dan membubarkan kegiatan ibadah
  • Pemerintah mencoba mencarikan solusi untuk tempat ibadah sementara sambil menunggu kebijakan Pemkot Bengkulu,  yakni di aula hotel Gumai tanah patah tetapi beberapa bulan kemudian pemilik hotel tidak lagi menginjinkan jemaat beribadah dengan alasan aula akan dipakai untuk kegiatan lain.
  • Pengurus jemaat saat ini menumpang di salah satu gereja yakni GEKESIA Bengkulu.
  • Panitia Pembangunan sudah mendapatkan ijin lingkungan pembangunan gereja di daerah Pulau Bai tetapi lurah dan camat tidak mau mengesahkan surat ijin tersebut.
  • Pengurus Gereja sudah melaporkan hal ini kepada Walikota dan DPRD, Kejaksaan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban yang jelas.

Data lain pada tahun 2009 berdasarkan laporan Wahid Institute, tahun 2009 setidaknya ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan aparat negara. Dari 35 kasus tersebut bisa dilihat dari berbagai kategori. Dilihat dari segi aktor aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama dapat dikelompokkan: 1) Kepolisian 18 kasus (45 %); aparat pemerintah daerah 8 kasus (20 %); pemerintah desa dan kecamatan 6 kasus (15 %); kejaksaan dan bakorpakem 4 kasus (10 %); pengadilan 2 kasus (5 %); dan lainnya 2 kasus (5 %). Dari segi bentuk pelanggaran: 1) pelarangan keyakinan 9 kasus; 2) pembiaran 7 kasus; 3) kriminalisasi keyakinan 7 kasus; 4) pembatasan aktifitas keagamaan 5 kasus; 5) pelarangan (restriksi) tempat ibadah 5 kasus dan; 5) pemaksaan keyakinan 2 kasus. Sedangkan sebaran wilayah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi di 1) Jawa Barat 10 kasus; 2) Jawa Timur 8 kasus; 3) Jakarta 4 kasus; 4) Jawa Tengah 3 kasus; 5) NTB 3 kasus; 6) Sumatera 3 kasus; 7) Sulawesi 2 kasus; 8) Kalimantan 1 kasus.[15]

Sepanjang tahun 2009, peristiwa intoleransi terjadi sebanyak 93 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada Juni dan Nopember 2009, masing-masing 11 peristiwa. Setelah itu berturut Januari (9 peristiwa), Februari (9 peristiwa), Mei (9 peristiwa), Maret (8 peristiwa), Agustus (8 peristiwa), Desember (7 peristiwa), Juli (6 peristwa), April (5 peristiwa), September (5 peristiwa), Oktober (5 peristiwa).[16]

C. Penghambat Kebebasan dalam Beragama

Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada kenyataannya berbagai pembatasan diberlakukan atas jenis-jenis kegiatan keagamaan tertentu, dan/atau atas agama atau aliran kepercayaan yang tidak diakui pemerintah.

Jaminan dari konstitusi ini di kekang oleh Peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang mengakui atau tidak mengakui keberadaan suatu agama atau aliran kepercayaan. Kemudian Peraturan Presiden ini diadopsi di dalam KUHP yaitu Pasal 156 A tentang Penodaan Agama yang memberi kewenangan negara untuk mengkriminalisasi agama-agama atau sebuah aliaran Keyakinan/kepercayaan yang dianggap sesat. Namun, yang terjadi di Indonesia justru menjamurnya berbagai peraturan daerah (perda) berlatar belakan agama tertentu di beberapa wilayah akibat politik identitas yang tidak terkontrol. Perda-perda tersebut berbasis pada agama sebagai sampul, bukan agama sebagai spirit, substansi, atau nilai. Pada rumpun perda kehidupan sosial, kritik tidak terutama kepada substansi yang hendak diatur, tetapi atas korupsi legislasi yang kerap membuat suatu perda jatuh pada titik-titik ekstrem: distortif atau eksesif. Terhadap Perda-perda semacam ini, pemerintah tidak menggunakan wewenangnya untuk me-review atau membatalkan. Padahal, jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, pemerintah dapat membatalkan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Perda-Perda Yang Melanggar Hak Asasi Manusia Sampai saat ini, setidaknya ada 46 Peraturan Daerah (Perda) berbasis Syariah yang berlaku, dan belum ada satupun yang ditinjau atau dibatalkan oleh Pemerintah pusat meskipun Perda tersebut melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, khususnya prinsip-prinsip kebebasan beragama dan hak-hak perempuan. Misalnya saja, 18 dari 22 kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Selatan mengadopsi aspekaspek Syariah dalam Perda-nya. Kabupaten Bulukumba bahkan punya empat Perda yang menerapkan aspek-aspek Syariah. Kabupaten Bulukumba dan Bone mewajibkan kepala desa, calon-calon Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), siswa SMP ke atas, dan mereka yang akan menikah untuk dapat membaca tulisan Al-Qur’an. Di Padang, Sumatera Barat, walikota menghimbau seluruh perempuan muslim untuk memakai jilbab, dan kantor Pemda pun kemudian menerapkan aturan ini terhadap para pegawainya. Perda di kabupaten Pamekasan mewajibkan pemakaian jilbab bagi PNS perempuan serta mengatur penundaan semua kegiatan publik pada saat adzan dikumandangkan. Kota Tangerang sampai saat ini masih menerapkan Perda kota Tangerang No 8/2005 tentang pelarangan pelacuran dimana sering terjadi salah penangkapan pelanggarnya.

D. Peranan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama

Jaminan kebebasan sipil di Indonesia telah mendapat pengakuan utuh secara legal dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan: bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konsti­tusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan diang­gap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.

Negara hukum berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. Dalam konsep HAM, hak kebebasan beragama masuk ke ranah hak sipil dan hak politik.

Kekuasaan hukum sangat erat berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Mereka saling dianggap mendahului dan mengkondisikan satu sama lain: Tanpa hormat akan hak-hak asasi manusia tidak ada  kekuasaan hukum dan tanpa kekuasaan hukum tidak ada hak-hak asasi manusia. Model manusia yang mendasari kekuasaan hukum adalah seorang warga negara yang sama dan sederajat dengan warga-warga negara lainnya, yang diber hak-hak, dan bebas untuk menuntut hak tersebut dan membuatnya sahih. Bila mana kekuasaan hukum gagal, maka itu disebabkan oleh karena kewarganegaraan, kesamaan dan kebebasan tidak ada dalam kenyataanya. Dilain pihak, kekuasan hukum, dengan fasilitas-fasilitas institusionalnya dalam bentuk norma-norma hukum  yang dapat ditegakkan, pengadilan yang bebas dan mudah dijangkau, prosedur-prosedur yang adil, dan suatu sistem bantuan hukum yang efektif, secara mutlak harus ada untuk memelihara hak-hak asasi manusia.[17]

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah di pundak Negara. Seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: “Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya”. Hal ini dipertegas oleh Undang Undang HAM, bahwa kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Didalam negara hukum, berkaitan dengan pelanggaran terhadap setiap hak asasi manusia apapun bentuknya idealnya harus dapat di tindak dan diadili sehingga setiap orang hak asasinya mendapat jaminan atau perlindungan pasti dari hukum. Pengurangan atau pembatasan terhadap hak asasi manusi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi mausia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekolompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhwatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku.[18] Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individ lain tanpa da dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.[19]

Dari segi hukum perlindungan terhadap HAM diatur kedalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti : TAP MPR No. XVII/1998, Amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit memasukan pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adanya Undang-Undang  tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakkan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. [20] Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) dan peradilan HAM  juga merupakan upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM.[21] Dengan demikian memungkinan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses di pengadilan.

Pengakuan atas adanya hak-hak asasi manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak hidup sebagai manusia yang dimuliakan Allah.[22]

Pendiri Negara Republik Indonesia (RI)  menjamin dan melindungi hak asasi warganya. Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam pasal 28 E UUD1945 (versi amandemen) dikatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati  nuraninya (ayat 2).

Konstitusi Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Lebih khusus lagi kebebasan beragama itu difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga para pemeluk agama yang berbeda satu sama lain dapat menjalankan hak asasinya.

Dengan dasar konstitusi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah berharap hubungan agama-agama dan kehidupan beragama di Indonesia rukun dan saling menghormati. Dengan demikian para pemeluk agama menampilkan agama yang berwajah kedamaian dan penuh cinta-kasih-sayang.

Dari dirinya sendiri, agama semestinya menjadi rahmat bagi sesama-semesta bila substansi ajaran agama benar-benar menjadi jantung kehidupan beragama.

Di sinilah tugas pemimpin Negara demokrasi yaitu menegakkan hak asasi manusia universal, memfasilitasi dan mendukung kehidupan beragama yang memeluk dan  menghargai kemanusiaan. Sebab kebebasan beragama sebagai bagian HAM merupakan salah satu fundasi Negara demokrasi .

Kebebasan beragama dalam negara Pancasila telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan  Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah:

  1. Negara hanya menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti, kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
  2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Kalau memeluk agama Islam harus beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara lain. Begitu pula kalau memeluk Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain sebagainya.
  3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama pemeluknya harus dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

Di sinilah dapat dilihat peran konstitusi sebagai pemersatu bangsa dengan cara mengakui dan melindungi kebhinnekaan. Konstitusi menjamin hak setiap orang memiliki pandangan berdasarkan keyakinan masing-masing, sama halnya dengan setiap kelompok, suku, atau agama yang memiliki hak kolektif untuk mengembangkan keragaman sesuai dengan sistem nilai dan kepercayaannya. Namun dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang melibatkan keseluruhan komponen bangsa, konstitusi yang telah disepakati bersama menjadi acuan utama dan pertama.[23] Untuk itu negara harus mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Negara harus melakukan pembatalan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat dan melanggar hak asasi manusia

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari diskripsi di atas, tampak bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menghadapi tantangan yang cukup berat.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara berketuhanan, dan warga negaranya harus beragama. Berkeyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk kepemelukan pada agama.

Aparat keamanan cenderung membiarkan kasus-kasus pengrusakan, penutupan rumah-rumah ibadah yang dilakukan oleh ormas-ormas keagaamaan dengan dalil agama.

Penghambat kebebasan beragama di Indonesia adalah ormas-ormas radikal yang tidak mengakui pluralisme dan juga peraturan-peraturan daerah yang berbasis syariat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan atas persoalan kebebasan beragama diatas, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya dalam bidang kebebasan beragama antara lain:

  1. Aparatur negara yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi, harus mempunyai sensitifitas dengan isu-isu kebebasan beragama dan diskriminasi. Mereka harus memahami betul bahwa fungsi negara adalah menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain. Semua warga negara berada dalam posisi setara terkait hal ini, sehingga negara tidak diperbolehkan membuat regulasi yang nyata-nyata mendiskriminasi warga negaranya sendiri. Jika hal ini dilakukan, maka negara sudah melakukan kejahatan. Diskriminasi berdasar agama dan keyakinan di Indonesia adalah sesuatu yang nyata, baik dalam bentuk pembedaan, pengecualian maupun pengutamaan (state favoritism). Regulasi-regulasi yang diproduk ke depan tidak boleh memperbanyak diskriminasi tersebut, dan pelan-pelan harus ada upaya untuk mengikis regulasi diskriminatif sampai pada titik nol.
  2. Perda-perda yang bermasalah yang melanggar hak asasi manusia dan membatasi kebebasan beragama harus di cabut oleh pemerintah.
  3. Aparat keamanan harus berani didalam menindak kelompok atau ormas keagamaan yang suka main hakim sendiri atas dalil agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arinanto, Satya,  Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

Effendi, A. Mansur, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2005

Hudal, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Utama.

Mukti Ali, Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986

Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku  III ( Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1990 ) Editor Prof. Dr. A.A.G. Peters ( Universtas Utrecht ) dan Koesriani Siswosoebroto, SH ( Universitas Indonesia )

Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyrakat Madani, (Fajar Interprataman Offset Offset )

Makalah

Assidiqie, Jimmly, Konstitusi dan Kebinekaan, Makalah disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

AE Priyono, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinandalam Peta Politik Demokratisasi Indonesia, Dipresentasikan untuk diskusi tentang “Kebebasan Beragama dalam Bingkai Media,” PSIK, Universitas Paramadina, Kamis, 15 Mei 2008, hal, 9

Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum ( Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali, 14-18 Juli 2003 ) hal 240.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008 Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Diterbitkan Pada Desember 2008

Soetandyo Wignyosoebroto, Hubungan Negara dan Masyarkat Dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya Politik. Hal 297

The Wahid Institute,  Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009, hal. 4

Undang-Undang

________TAP MPR No. XVII tahun 1998

________UUD 1945 Amandemen ke 4

______UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

______Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah,

______UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik


[1] Mukti Ali, Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hal. 175-177.

[2] Arinanto, Satya,  Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik ( Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008 ) hal, 65

[3].  Soetandyo Wignyosoebroto, Hubungan Negara dan Masyarkat Dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya Politik. Hal 297

[4]. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[5]. Ibid

[6]. Hudal, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Utama ) Hal 224

[7].  Ibid, Hal.  225

[8].  Ibid,  hal. 225

[9]. AE Priyono, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Peta Politik Demokratisasi Indonesia, Dipresentasikan untuk diskusi tentang “Kebebasan Beragama dalam Bingkai Media,” PSIK, Universitas Paramadina, Kamis, 15 Mei 2008, hal, 9

[10] Ibid, hal. 9

[11] Hudal, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Utama ) Hal 224

[12] Effendi, A. Mansur, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia ( Ghalia Indonesia : Jakarta, 2005 ) hal. 128

[13] Hudal, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Utama ) Hal 224

[14]Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008 Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Diterbitkan Pada Desember 2008

[15]The Wahid Institute,  Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009, hal. 4

[16]. Ibid, hal. 4

[17]. Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku  III ( Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1990 ) Editor Prof. Dr. A.A.G. Peters ( Universtas Utrecht ) dan Koesriani Siswosoebroto, SH ( Universitas Indonesia ) hal. 86

[18]. Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyrakat Madani, (Fajar Interprataman Offset : hal 227-228

[19] Ibid. hal 228

[20]Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum ( Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali, 14-18 Juli 2003 ) hal 240.

[21] Ibid hal240-241

[22] Sutandyo hal 297-298

[23] Assidiqie, Jimmly, Konstitusi dan Kebinekaan, Makalah disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

%d blogger menyukai ini: